Thursday

Masa Rekonstruksi Dongkrak Perekonomian Aceh dalam Jangka Pendek

Banda Aceh, 29 Juli 2010 – Upaya rekonstruksi saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih dari 7,7 miliar US Dollar, dalam jangka waktu lima tahun. Tak bisa dipungkiri, upaya rekonstruksi ini telah mendongkrak perekonomian Aceh dalam jangka pendek.

Dana-dana bantuan yang digelontorkan negara donor dan program rekonstruksi selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi telah menciptakan peningkatan kegiatan pembangunan yang pesat di Aceh. Hal ini telah mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh terutama melalui sektor jasa, konstruksi dan perdagangan. Namun kecenderungan pertumbuhan ekonomi saat ini, tidak menciptakan fundamental pembangunan ekonomi Aceh yang kokoh, yang ditopang oleh sektor pertanian. Hal ini membuat perekonomian di Aceh perlu terus mendapat perhatian setelah tahun 2009.

“Oleh karena itu, upaya-upaya pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi Aceh sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan di Aceh. Hal ini dilakukan melalui program kesinambungan rekonstruksi Aceh yang rencana aksinya sudah di-Pergub-kan,” ujar Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah berkomitmen dalam menuntaskan dan mempercepat pembangunan Aceh. “Hal ini dibuktikan dengan rancangan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh yang sudah dibuat oleh BAPPENAS,” jelas Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal BAPPENAS, Dr.Suprayoga Hadi.

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, Multi Donor Fund (MDF) Aceh-Nias sebagai salah satu organisasi multilateral yang mengumpulkan dana dari berbagai negara donor, tetap berkomitmen membantu program kesinambungan rekonstruksi Aceh  hingga 2012 mendatang. Setelah lima tahun, MDF masih terus berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias.

Seiring dengan itu, untuk melanjutkan pemulihan dan pembangunan ekonomi di Aceh, Pemerintah Indonesia dan MDF telah menyepakati dana hibah untuk program Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi atau Economic Development Financing Facility (EDFF).

“Pada tahap akhir ini, kami akan memrioritaskan kegiatan dalam bidang peningkatan kapasitas pemerintah, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesempatan mata pencaharian. Oleh sebab itu, program EDFF sangatlah penting bagi MDF, karena kami berkeinginan untuk membantu Aceh dan Nias dalam mencapai pembangunan rekonstruksi yang berkelanjutan,” terang Manajer MDF, Shamima Khan sembari menambahkan mandat MDF sendiri akan berakhir pada akhir Desember 2012.

Program EDFF memfasilitasi sub-proyek pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta lembaga keuangan dalam skala sedang dan besar, yang memiliki sistem jaringan produksi, pengolahan dan pemasaran secara terpadu.

“Sebagai lembaga pelaksana di tingkat pusat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bermaksud menjadikan proyek ini sebagai suatu pilot project dalam rangka percepatan pengembangan kawasan produksi di daerah-daerah tertinggal di Aceh,” jelas Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha KPDT, Ir.Rachmat Tatang Bachrudin.

Disebutkannya, program ini telah memperlihatkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Aceh. Demi keberlanjutan proses exit strategy perlu terus dipersiapkan sejak dari sekarang, agar waktu yang tersedia dapat dimaksimalkan.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandy Yusuf menambahkan, program EDFF dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka makro, yaitu Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah (Perpres 47/2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DAerah (RPJMD) Aceh. “Selanjutnya EDFF diharapkan dapat memenuhi dua tujuan program, mendorong pemulihan ekonomi paskta tsunami dan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan,” tegasnya sembari mengatakan, keterlibatan dan koordinasi pemerintah provinsi dann kabupaten dengan pelaksana sub-proyek merupakan sebuah keharusan agar tujuan dan keberlanjutan proyek ini sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi Aceh.

Implementasi Program EDFF

Meski dana hibah internasional ini dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui APBN namun pelaksana operasional di lapangan dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah atau NGO yang bertindak sebagai pelaksana sub-proyek atau Sub-project Implementing Entities (SIEs). Dengan keunikan mekanisme pelaksanaan tersebut, diakui proyek ini juga tidak lepas dari adanya penundaan sehingga perlu dipacu lebih cepat sehingga dapat mencapai tujuan sesu dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir Juli 2010 beberapa sub-proyek telah dimulai bekerja di lapangan.

“Setelah ditandatanganinya Perjanjian Penerusan Hibah atau Sub Grant Agreement (SGA), maka program EDFF segera dapat diimplementasian di lapangan. Ada delapan lembaga pelaksana atau Sub-project Implementing Entities (SIEs) telah terpilih secara objektif dan transparan. Lima diantaranya telah dan segera bekerja di lapangan, terang Kepala BAPPEDA Aceh, Ir.Iskandar, M.Sc.

Pelaksana sub-proyek tersebut adalah Canadian Cooperative Association (kopersi di bidang pertanian dan perikanan), Swisscontact (perkebunan/kakao), Action Aid Australia-Keumang (perkebunan/kakao), Muslim Aid (peternakan), Islamic Relief (perikanan), Mae Fah Luang Foundation (peternakan), Aceh Developent Fund (pengolahan ikan), dan Caritas Czech Republik (pengolahan nilam).

“Dalam pelaksanaannya, para SIE bermitra aktif dengan dinas, lembaga teknis pemerintah, LSM dan para ahli dari Aceh. Enam SIE juga telah menandatangani Kerja Sama Teknis dengan pihak KPDT,” lanjutnya.

Dijelaskan Ekonom Senior Bank Dunia, Enrique Blanco Armas, desain proyek bantuan untuk pembangunan perekonomian Aceh ini tidak diberikan langsung kepada masyarakat Aceh dalam bentuk uang tunai atau barang. “Tetapi pendanaan sub-proyek yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana (SIE) yang telah dipilih. Tetapi penerima manfaat dari sub-proyek ini adalah masyarakat dan juga sektor swasta yang terlibat dalam entitas sub-proyek EDFF,” pungkasnya.